Sekilas Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan di Indonesia

Awal tindakan kesehatan di pelabuhan, dimulai pada tahun 1348 di Venesia yakni adanya tindakan karantina pertama terhadap kapal yang dicurigai terjangkit penyakit PES. Selanjutnya, diperkirakan pada tahun 1911 Pes masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya, tahun 1916 Pes masuk melalui Pelabuhan Semarang, tahun 1923 Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengintensifkan penanganan upaya kesehatan di wilayah pelabuhan. Pada saat itu, penanganan upaya kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh oleh HAVEN ARTS (Dokter Pelabuhan) dibawah koordinasi HAVEN MASTER (Syahbandar), dan pada saat itu dibentuk 2 Haven Arts yakni di Pulau Rubiah - Sabang dan Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Setelah Indonesia merdeka (tahun 1949/1950), pemerintah RI membentuk 5 Pelabuhan Karantina, yaitu :

      -  Pelabuhan Karantina Klas I : Tantjung Priok dan Sabang
      -  Pelabuhan Karantina Klas II : Surabaya dan Semarang
      -  Pelabuhan Karantina Klas III : Cilacap

Selang 20 tahun kemudian yakni pada tahun 1970, terbit SK Menkes nomor : 1025/DD /Menkes, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut sebanyak 60 DKPL dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara sebanyak 12 DKPU, semuanya non eselon.

Selang 8 tahun kemudian yakni pada tahun 1978, terbit SK Menkes Nomor : 147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Perubahan kembali terjadi yakni pada tahun 1985, terbitnya SK Menkes 630/Menkes/SK/XII/85, menggantikan SK No.147, jumlah KKP berubah menjadi 46 oleh penambahan KKP kelas B (KKP Dili dan KKP Bengkulu).

Pada tahun 2004 berubah oleh terbitnya SK Menkes nomor : 265/Menkes/SK/III tentang Organisasi & Tata Kerja KKP yang baru. KKP digolongkan kembali seperti pada tahun 1949/1950, yakni :  

             1. KKP Kelas I (eselon II B) : 2 KKP
             2. KKP Kelas II (eselon III A) : 14 KKP
             3. KKP Kelas III (eselon III B) : 29 KKP

Kemudian pada tahun 2007, kembali terbit Permenkes nomor : 167 merupakan perbaikan Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas` III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah kerjanya dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356. Yang didalam terdapat beberapa perubahan. Untuk membaca secara lengkap baca disini

Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok 
(masih diedit .... )

Sumber : Buku mengenal KKP tahun 2008, RBAW Widjonarko,SKM.M.Kes

Komentar

Posting Komentar

Bertutur sapa yang sopan dan tidak memberikan link spam. terimakasih

Postingan populer dari blog ini

Download Ajah

Gambar
Download Logo Logo yang share disini adalah logo yang menyangkut tentang pekerjaan, yaitu : Logo Kementerian Kesehatan   unduh disini    Logo Kantor Kesehatan Pelabuhan unduh disini Logo   Gerakan  Masyarakat Hidup Sehat   unduh disini Download Tentang Pekerjaan  Perundang undangan kesehatan yang berhubungan dengan Kantor Kesehatan Pela buhan  PMK RI NO  356  Tahun 20 08 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KKP lihat PMK RI NO. 2348/MENKES/PER/XI/2011  TENTANG PERUBAHAN PMK RI NO. 356 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KKP lihat PMK 40 Tentang Sani tasi Kapal Tahun 2015 ( tidak ada lampiran )  lihat PMK 40 Tentang Sani tasi Kapal Tahun 2015 - Berita Negara RI (  dengan lampiran  )  lihat PMK RI NO. 1096 TENTANG HYGIENE SANITASI JASABOGA  lihat PMK RI NO. 416-1990 SYARAT SYARAT KUALITAS AIR  lihat PENGENDALIAN VEK...
Baca selengkapnya

Bendera Fumigasi Kapal

Gambar
Bendera VE (Victor Echo) adalah   tanda bahwa kapal akan dilakukan tindakan fumigasi menurut modul pelatihan fumigasi kapal tahun 2016 . silahkan mencari di internet tentu tidak akan menemukan arti ini. Pada buku IHR versi lama memang disebutkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat,  pada lampiran hapus tikus di kapal point B no 6 butir   d. Bendera VE dan tanda bahaya lain seperti spanduk, stiker  sudah terpasang pada tempat yang tepat sehingga mudah  dilihat orang. 
Baca selengkapnya

Name Tag di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Gambar
Arti sebuah name tag (tanda pengenal) adalah sebagai identitas dari pemakainya dari organisasi tempat bekerja. Namun tidak sesederhana dalam penggunaannya juga dalam pembuatannya, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat suatu kententuan dalam pedoman pembuatannya yang dituangkan dalam Permenkes nomor 22 Tahun 2017 , yang didalamnya pada halaman 14 sd 16 disebutkan beberapa hal tentang warna, ukuran, tali, isi name tag dan lain lain. Pembuatan name tag bagi Institusi kemenkes tentunya bisa dilakukan dengan menunjuk pihak percetakan untuk pembuatannya dengan kualitas yang beragama ,karena ada anggarannya. Tetapi jika terjadi kehilangkan maka bagi yang ingin membuat baik model instant atau cetak sendiri ada hal yang perlu diperhatikan adalah  pertama : aplikasi yang bisa mempertahankan antara warna yang ditampilkan di komputer  dengan hasil percetakan hanya produk adobe.  kedua  : tampilan gantungan id card dengan ilustrasi di atas itu belum ada...
Baca selengkapnya