Pekerjaan Kantor

Pendahuluan

Kegiatan Hygiene sanitasi kapal merupakan salah satu bentuk upaya kewaspadaan dini terhadap timbulnya wabah penyakit yang ditimbulkan oleh vector dan kondisi sanitasi yang kurang bagus. Sesuai dengan ketentuan International Health Regulation 2005 yang mengharuskan pelabuhan bebas dari infestasi kecoa, tikus dan air bersih serta penyimpanan bahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan, maka pengendalian vektor dan pengawasan sanitasi mutlak harus dilakukan. Sementara selama ini pengendalian dan pengawasan tersebut belum maksimal dilakukan dikarenakan keterbatasan pendanaan, keterbatasan peralatan hingga keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Keterbatasan tersebut merupakan suatu kendala dan dapat pula merupakan hambatan dalam pengawasan hygiene sanitasi kapal.
Pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi kapal yang dilakukan oleh petugas  KKP sangatlah bergantung kepada kemampuan petugas maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk itu diperlukan suatu kemampuan yang handal dalam pengawasan hygiene sanitasi kapal baik dari segi metode yang digunakan, teknik penggunaan alat maupun analisis data sehingga perlu peningkatan kemampuan ketrampilan dalam pelaksanaan pengawasan hygiene sanitasi kapal.

Pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya di wilayah pelabuhan merupakan tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 356/MENKES/PER/IV/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas Permenkes RI No. 356/MENKES/PER/IV/ 2008. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut KKP menyelenggarakan 16 fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya untuk KKP yang berada di Pelabuhan. Alat angkut dalam pengawasan ini tercantum juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 431/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka karantina kesehatan.

Setiap kapal yang datang ke Pelabuhan tentunya memperlukan tempat tambat berlabuh atau sandaran kapal di dermaga untuk melakukan kegiatan menurunkan dan menaikan barang sesuai dengan peruntukan kapal.

  1. UU No. 1 tahun 1962, tentang Karantina Laut,
  2. UU No. 4 tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular,
  3. UU No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan, 
  4. PP No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, 
  5. Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Permenkes No. 356/Menkes/Per/IV/ 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan  tentang Pengendalian Vektor
  6. Permenkes RI No.374/Menkes/Per/III/2010, Tentang Pengendalian Vektor
  7. Permenkes RI No. 1096/MENKES/PER/VI/2011, Tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga
  8. Permenkes RI. No. 431/MENKES/SK/IV/2007, Tentang Pedoman teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam rangka karantina kesehatan.
  9. Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengawasan Dit. Jen. PP & PL Dep. Kes RI.
  10. International Health Regulation tahun  2005, Tentang : International Health Regulation 2005 (Second Edition/Edisi Kedua).
  11. Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates, Buku saku untuk pemeriksaan Sanitasi dan Penerbitan Sertifikat kapal 2005
  12. Guide to Ship Sanitation ,Petunjuk Pemeriksaan Kapal Edisi 3
  13. Draft Pembobotan Dan Penilaian Hygiene Sanitasi Kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
Pemetaan

Dengan menggunakan website untuk menentukan latitude dan longitude dan dibantu dengan peta untuk menentukan lokasi kapal sandar atau tambat dan dibantu dengan google maps akhirnya sehingga tercipta pemetaan sesuai yang dikehendaki. Inilah dapat kade atau lokasi tambat kapal dimana kapal dilakukan pemeriksaan hygiene sanitasi kapal.



Komentar

Posting Komentar

Bertutur sapa yang sopan dan tidak memberikan link spam. terimakasih

Postingan populer dari blog ini

Download Ajah

Gambar
Download Logo Logo yang share disini adalah logo yang menyangkut tentang pekerjaan, yaitu : Logo Kementerian Kesehatan   unduh disini    Logo Kantor Kesehatan Pelabuhan unduh disini Logo   Gerakan  Masyarakat Hidup Sehat   unduh disini Download Tentang Pekerjaan  Perundang undangan kesehatan yang berhubungan dengan Kantor Kesehatan Pela buhan  PMK RI NO  356  Tahun 20 08 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KKP lihat PMK RI NO. 2348/MENKES/PER/XI/2011  TENTANG PERUBAHAN PMK RI NO. 356 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KKP lihat PMK 40 Tentang Sani tasi Kapal Tahun 2015 ( tidak ada lampiran )  lihat PMK 40 Tentang Sani tasi Kapal Tahun 2015 - Berita Negara RI (  dengan lampiran  )  lihat PMK RI NO. 1096 TENTANG HYGIENE SANITASI JASABOGA  lihat PMK RI NO. 416-1990 SYARAT SYARAT KUALITAS AIR  lihat PENGENDALIAN VEK...
Baca selengkapnya

Bendera Fumigasi Kapal

Gambar
Bendera VE (Victor Echo) adalah   tanda bahwa kapal akan dilakukan tindakan fumigasi menurut modul pelatihan fumigasi kapal tahun 2016 . silahkan mencari di internet tentu tidak akan menemukan arti ini. Pada buku IHR versi lama memang disebutkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus Dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat,  pada lampiran hapus tikus di kapal point B no 6 butir   d. Bendera VE dan tanda bahaya lain seperti spanduk, stiker  sudah terpasang pada tempat yang tepat sehingga mudah  dilihat orang. 
Baca selengkapnya

Name Tag di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Gambar
Arti sebuah name tag (tanda pengenal) adalah sebagai identitas dari pemakainya dari organisasi tempat bekerja. Namun tidak sesederhana dalam penggunaannya juga dalam pembuatannya, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat suatu kententuan dalam pedoman pembuatannya yang dituangkan dalam Permenkes nomor 22 Tahun 2017 , yang didalamnya pada halaman 14 sd 16 disebutkan beberapa hal tentang warna, ukuran, tali, isi name tag dan lain lain. Pembuatan name tag bagi Institusi kemenkes tentunya bisa dilakukan dengan menunjuk pihak percetakan untuk pembuatannya dengan kualitas yang beragama ,karena ada anggarannya. Tetapi jika terjadi kehilangkan maka bagi yang ingin membuat baik model instant atau cetak sendiri ada hal yang perlu diperhatikan adalah  pertama : aplikasi yang bisa mempertahankan antara warna yang ditampilkan di komputer  dengan hasil percetakan hanya produk adobe.  kedua  : tampilan gantungan id card dengan ilustrasi di atas itu belum ada...
Baca selengkapnya